Suara Milik Rakyat di dalam nya terdapat berita Peristiwa | Informasi | Motivasi | Unik | Entertainment | Politik | Kesehatan | kriminal

Suara Milik Rakyat
ARTISQQ AQUAQQ POLOQQ BOLAUTAMA ARTIS4D Artis4D

Kamis, 26 Juli 2018

Munculnya Polemik Terkait Masa Jabatan Wakil Presiden, Ini Kata Fadli Zon

Munculnya Polemik Terkait Masa Jabatan Wakil Presiden, Ini Kata Fadli Zon
Ilustrasi Gambar ~ Munculnya Polemik Terkait Masa Jabatan Wakil Presiden, Ini Kata Fadli Zon


Suara Milik Rakyat ~ Munculnya polemik terkait dengan masa jabatan wakil presiden, menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, seharusnya tidak terjadi.

Fadli menyatakan bahwa rumusan konstitusional, UU Pemilu, hingga yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya telah memberikan penegasan yang jelas mengenai pemahaman tenurial pejabat negara, mulai dari kepala daerah hingga tingkat presiden.

"Salah satu esensi demokrasi adalah pembatasan dan kontrol atas kekuasaan. Salah satunya melalui pembatasan masa jabatan. Dengan demikian, perdebatan apakah jabatan itu digelar dua kali berturut-turut atau dengan jeda sehingga tidak lagi relevan, kata dia. 
"Undang-undang tidak mengizinkan pejabat yang telah dua kali memegang jabatan untuk masa jabatan ketiga, itulah prinsipnya," Fadli melanjutkan melalui pernyataan tertulisnya pada Jumat (27/7/2018).

Secara teoritis, lanjut Fadli, ada dua cara untuk menafsirkan hukum, yaitu eksegesis gramatikal dan interpretasi historis.


Baca juga :


Penafsiran gramatikal berarti interpretasi kata dan kalimat. Sementara itu, penafsiran sejarah dilakukan dengan melihat bagaimana jalannya perdebatan ketika lahirnya norma.

"Secara gramatikal, Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan terkait dengan masa jabatan, yang berlaku untuk kepala daerah dan presiden dan wakil presiden, jadi sudah ada yurisprudensi." 
"Secara historis, dalam perdebatan yang terjadi di MPR selama proses amandemen UUD 1945, telah ditegaskan, baik secara berurutan maupun non-konkret, jika telah dua kali diadakan maka tidak dapat dipilih kembali untuk posisi yang sama. "Artinya, presiden dan wakil presiden hanya bisa dipilih kembali untuk posisi yang sama untuk satu masa jabatan, alias maksimal dua periode jabatan. Tidak ada penafsiran lain," tambahnya.

Dengan demikian menjadi jelas, baik di bawah konstitusi, maupun hukum yang berlaku, masa jabatan maksimal hanya dua kali.

"Silakan baca kembali Pasal 7 UUD 1945, Pasal 169 (n) dan Pasal 227 (i) UU No. 7/2017 Isinya sangat jelas, konvensi-konvensi itu koheren dan konsisten, sehingga tidak perlu ada penafsiran. posisi ketiga. "

Padahal, itu mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi. 22 / PUU-VII / 2009, periode masa jabatan tidak penuh tetap dihitung sebagai satu suku.

Ini berarti bahwa jika seorang anggota kepala daerah, presiden atau wakil presiden tidak penuh selama lima tahun, apakah dia naik di tengah jalan atau berhenti sebelum waktunya berakhir, masa jabatan tidak penuh adalah masih dihitung sebagai satu istilah.

"Norman itu kuat dan ketat," katanya.  
"Jadi, menurut saya, perdebatan tentang masa jabatan Pak Jusuf Kalla tidak perlu. Ujian materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah ini sangat tidak menarik, karena sepertinya ingin menarik kembali semangat Reformasi, "dia melanjutkan.  
"Bisakah kita membatalkan konvensi untuk membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden? Sebenarnya itu bisa. Bahkan sangat bisa. Tapi itu hanya bisa dilakukan melalui amandemen konstitusi, bukan melalui pengujian materi," katanya.  
"Jangan karena ambisi kekuasaan dan mempertahankan status quo, kami merusak konstitusi dan konvensi konstitusional dari hasil Reformasi," katanya.


Baca juga : 


ARTISQQ
Share:
Lokasi: Indonesia

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © Suara Milik Rakyat | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com